AMBASSADE D'INDONESIE EN FRANCE

ET POUR LES PRINCIPAUTES D'ANDORRE ET DE MONACO

47 - 49 Rue Cortambert 75116 PARIS phn. 01 45 03 07 60 Fax. 01 45 04 50 32

Bagi WNI yang akan berkunjung ke Perancis selain memiliki paspor dan visa, maka diwajibkan untuk membawa dan memperlihatkan (apabila diminta petugas imigrasi) dokumen-dokumen sebagai berikut: - Tujuan tinggal di Perancis (untuk wisata: reservasi hotel, dokumen dari biro perjalanan; untuk kunjungan professional: surat dari perusahaan, undangan dari organisasi Perancis atau perusahaaan pengundang Perancis; untuk kunjungan pribadi: “attestation d’acceuil” (keterangan domisili yang diperoleh oleh pihak pengundang dari mairie/walikota di Perancis); - Biaya Hidup: uang tunai, cek wisata, kartu kredit internasional yang masih berlaku; dan - Tiket Pulang sebagai jaminan kembali ke Indonesia.




HIMBAUAN KEPADA WNI YANG AKAN BERKUNJUNG KE PARIS / PERANCIS, agar selalu waspada dan memastikan keamanan pribadi maupun barang-barang yang dimiliki pada setiap kesempatan, baik di tempat tinggal/penginapan, transportasi umum dan obyek wisata maupun tempat-tempat umum lainnya. Untuk itu setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri sangat diharapkan untuk melaporkan keberadaan dirinya kepada Perwakilan RI setempat apabila akan tinggal lebih dari 5 (lima) hari di negara yang dikunjungi. Jika terjadi kehilangan agar segera melapor ke pos polisi terdekat dan menghubungi KBRI Paris (24 jam).





Tourisme

Connexion



Recherche

Presiden R.I.
Minister indonésien des Affaires Etrangères
ITPC Lyon
Visit Indonesia
BDF VII
Visit Indonesia

UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI
PENDAHULUAN
Pemerintah RI pada tanggal 1 Agustus 2006 telah mensahkan UU No. 12 tentang
Kewarganegaraan RI. Dengan diundangkannya UU tersebut, UU kewarganegaraan yang lama,
yaitu UU No. 62 tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.
UU No. 12 tahun 2006 ini mengandung asas-asas kewarganegaraan umum dan asas-asas
kewarganegaraan khusus. Asas-asas kewarganegaraan umum yang terkandung dalam UU ini
adalah:
1. Asas ius sanguinis (law of the blood), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas ius soli (law of the soil), yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi
setiap orang
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan
ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
Asas-asas khusus yang dijadikan dasar penyusunan UU ini adalah:
1. Asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan
mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan
kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib
memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalam
maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa
setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga disertai susbtansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal
yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis
kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu asas yang dalam
segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan
memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala ikhwal yang
berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau
kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar
masyarakat mengetahuinya.
Pada dasarnya UU ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipartide) ataupun tanpa
kewarganegaraan (apartide). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU ini
merupakan suatu pengecualian.
Pokok materi yang diatur dalam UU ini meliputi:
1. siapa yang menjadi WNI,
2. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,
3. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia,
4. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia,
5. ketentuan pidana.
Berdasarkan UU ini, yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah:
1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan
perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI;
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI;
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing
(WNA);
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
5. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan
kewarganageraan kepada anak tersebut;
6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia
dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI;
8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang
ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia
18 tahun atau belum menikah;
9. anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status
kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan
ibunya tidak diketahui;
11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik dari seorang ayah dan ibu WNI yang
karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan
keapda anak yang bersangkutan;
13. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,
kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau
menyatakan janji setia.
14. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah,
diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI
15. anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA
berdasarkan penatapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI
Anak seperti yang tersebut dalam poin 3, 4, 8, 11, 14 dan 15 di atas, dapat memiliki
kewarganegaraan ganda sampai anak mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Setelah
mencapai usia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan memilih salah
satu kewarganegaraannya.
Pernyataan untuk memilih kewargangeraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat
dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun
setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.
TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH DAN MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN RI
I. Bagi anak-anak (untuk memperoleh kewarganegaraan RI)
Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan RI adalah:
1. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA;
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
3. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang
ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18
tahun atau belum kawin;
4. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena
ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada
anak yang bersangkutan;
5. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah
diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaan asing;
6. anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA
berdasarkan penetapan pengadilan.
Berdasarkan Pasal 41 UU No. 12 tahun 2006 ini, anak-anak yang termasuk dalam kategori di atas
yang lahir sebelum UU ini diundangkan (sebelum 1 Agustus 2006) dan belum berusia 18
tahun atau belum menikah dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan mendaftarkan diri
kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan RI paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU
ini berlaku. Tata cara pendaftaran sebagaimana tercantum dibawah ini.
Sedangkan, anak-anak yang termasuk dalam kategori di atas yang lahir setelah UU ini
diundangkan (setelah 1 Agustus 2006) dapat langsung mengajukan permohonan
kewarganegaraan/pembuatan paspor RI ke Perwakilan RI.
Tata cara pendaftaran:
1. pendaftaran dilakukan oleh salah satu orang tua atau walinya dengan mengajukan
permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup.
2. permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di luar negeri diajukan kepada
Menteri melalui Kepala Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
3. permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:
a. nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;
b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua;
c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta
hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua, dan
d. kewarganegaraan anak
4. permohonan pendaftaran dilampiri dengan:
a. fotokopi akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan
RI,
b. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum menikah;
c. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;
d. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
e. bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte
perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau
keterangan /kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;
f. bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akte
pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;
g. bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara RI harus
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk WNA yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang; dan
h. bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di
wilayah negara RI melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang
5. permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir (formulir
pendaftaran anak untuk memperoleh kewarganegaraan RI).
6. waktu pemrosesan kurang lebih 4 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta
lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI
7. biaya pendaftaran Rp 500.000 (sesuai PP No. 19 Tahun 2007)
8. permohonan pendaftaran anak hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap
kepada Perwakilan RI paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.
II. Bagi yang telah kehilangan kewarganegaraan RI
Berdasarkan pasal 42 UU No. 12 tahun 2006 ini, WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah
negara RI selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI
dianggap telah melepaskan kewarganegaraan RI. Kepada mereka dan WNI yang telah
kehilangan kewargangeraan RI sebelum UU No. 12 tahun 2006 berlaku dapat memperoleh
kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling
lambat 3 (tiga) tahun sejak UU No. 12 tahun 2006 diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan
kewarganegaraan ganda.
Tata cara pendaftaran:
1. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas
bermeterai cukup kepada Perwakilan RI yang terdekat dengan tempat tinggal pemohon;
2. permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:
a. nama lengkap, alamat tempat tinggal pemohon;
b. tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan pemohon;
c. pekerjaan pemohon;
d. jenis kelamin pemohon;
e. status perkawinan pemohon;
f. nama isteri/suami pemohon; dan
g. nama anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.
3. permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan:
a. fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang
membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan RI;
b. fotokopi paspor RI, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh
Perwakilan RI yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi WNI;
c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat
talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh
Perwakilan RI bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum
menikah yang disahkan oleh Perwakilan RI;
e. pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang
dibebankan negara sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas;
f. pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan
kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan RI;
g. daftar riwayat hidup pemohon; dan
h. pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
4. permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir (formulir
permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI)
5. pernyataan sebagaimana disebut dalam butir 3e dan 3f di atas menggunakan bentuk formulir
sebagaimana terlampir.
6. waktu pemrosesan kurang lebih 5 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta
lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI.
7. biaya pendaftaran 500.000 (sesuai PP No. 19 Tahun 2007)
Lampiran I
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia
No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006
........... ....,.......................
Perihal: Permohonan Pendaftaran Anak
untuk memperoleh Kewarganegaraan RI
Kepada Yth.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
melalui
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
Di
P A R I S
Yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama lengkap :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak :
Nama lengkap :
Jenis kelamin :
Tempat tanggal lahir :
Status perkawinan anak : Belum kawin
Kewarganegaraan anak :
Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari :
- Ayah
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :
- Ibu
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewargangeraan :
Alamat tempat tinggal :
Yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/diakui/diangkat 1) oleh :
- Ayah
Nama lengkap
Tempat tanggal lahir
Kewarganegaraan
Alamat tempat tinggal
- Ibu
Nama lengkap
Tempat tanggal lahir
Kewargangeraan
Alamat tempat tinggal
berdasarkan penetapan pengadilan ...2) nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ...;
dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewargangeraan Republik Indonesia bagi
anak tersebut di atas berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2006.
Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan:
1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;
2. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang atau Perwakilan RI ;
4. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar ;
5. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau
keterangan /kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang atau Perwakilan RI bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oelh pejabat yang berwenang bagi anak
yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara RI; dan
8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib
memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara RI.
Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan
terima kasih.
Pemohon,
materai dan tanda tangan
(Nama lengkap)
Catatan:
1) coret yang tidak perlu
2) bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara RI diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang
bertempat tinggal di luar wilayah negara RI diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal anak.
Lampiran IV
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia
No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006
............,.......................
Perihal: Permohonan memperoleh kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia
Kepada Yth.
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
Di
P A R I S
Yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama lengkap :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Pekerjaan :
5. Kewarganegaraan :
6. Jenis kelamin :
7. Status Perkawinan :
8. Nama isteri/suami :
9. Nama anak yang belum berusia 18 tahun dan
belum kawin
:
dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006.
Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini saya lampirkan:
1. fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang
kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
2. fotokopi paspor RI, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan RI yang
dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi Warga Negara RI;
3. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau
kutipan akte kematian isteri/suami Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi
Pemohon yang telah kawin atau cerai;
4. fotokopi kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum
kawin yang disahkan oleh Perwakilan RI;
5. pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan RI, Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara RI tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan
kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
6. pernyataan tertulis dari Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaan asing yang dimilikinya apabila
memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
7. daftar riwayat hidup Pemohon; dan
8. pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
Demikian permohonan ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima
kasih.
Hormat saya,
Pemohon
(materai dan tanda tangan)
(Nama lengkap)
Lampiran V
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006
PERNYATAAN
KESETIAAN TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat di luar negeri :
dengan ini menyatakan bahwa saya akan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing,
mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh
serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara
Indonesia dengan tulus dan ikhlas.
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa
tekanan dari pihak manapun.
Paris, ...tanggal penyataan dibuat...
Yang menyatakan,
(materai dan tanda tangan)
(Nama lengkap)
Lampiran VI
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006
PERNYATAAN
KESEDIAAN MENANGGALKAN KEWARGANEGARAAN ASING
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat di luar negeri :
dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia menanggalkan
kewarganegaraan asing yang saya miliki apabila permohonan saya untuk memperoleh kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006
dikabulkan.
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa
tekanan dari pihak manapun.
Paris, ...tanggal penyataan dibuat...
Yang menyatakan,
(materai dan tanda tangan)
(Nama lengkap)

UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI

PENDAHULUAN

Pemerintah RI pada tanggal 1 Agustus 2006 telah mensahkan UU No. 12 tentang Kewarganegaraan RI. Dengan diundangkannya UU tersebut, UU kewarganegaraan yang lama, yaitu UU No. 62 tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

UU No. 12 tahun 2006 ini mengandung asas-asas kewarganegaraan umum dan asas-asas kewarganegaraan khusus. Asas-asas kewarganegaraan umum yang terkandung dalam UU ini adalah:

1. Asas ius sanguinis (law of the blood), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

2. Asas ius soli (law of the soil), yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

Asas-asas khusus yang dijadikan dasar penyusunan UU ini adalah:

1. Asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2. Asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

4. Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai susbtansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Asas nondiskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

8. Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pada dasarnya UU ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipartide) ataupun tanpa kewarganegaraan (apartide). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian.

Pokok materi yang diatur dalam UU ini meliputi:

1. siapa yang menjadi WNI,

2. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,

3. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia,

4. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia,

5. ketentuan pidana.

Berdasarkan UU ini, yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah:

1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI;

2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI;

3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA);

4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;

5. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganageraan kepada anak tersebut;

6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;

7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI;

8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah;

9. anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

10. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan keapda anak yang bersangkutan;

13. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

14. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI

15. anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penatapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI Anak seperti yang tersebut dalam poin 3, 4, 8, 11, 14 dan 15 di atas, dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Setelah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Pernyataan untuk memilih kewargangeraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.

TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH DAN MEMPEROLEH KEMBALI

KEWARGANEGARAAN RI

I. Bagi anak-anak (untuk memperoleh kewarganegaraan RI)

Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan RI adalah:

1. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA;

2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;

3. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;

4. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

5. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaan asing;

6. anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 12 tahun 2006 ini, anak-anak yang termasuk dalam kategori di atas yang lahir sebelum UU ini diundangkan (sebelum 1 Agustus 2006) dan belum berusia 18 tahun atau belum menikah dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan RI paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU ini berlaku. Tata cara pendaftaran sebagaimana tercantum dibawah ini.

Sedangkan, anak-anak yang termasuk dalam kategori di atas yang lahir setelah UU ini diundangkan (setelah 1 Agustus 2006) dapat langsung mengajukan permohonan kewarganegaraan/pembuatan paspor RI ke Perwakilan RI.

Tata cara pendaftaran:

1. pendaftaran dilakukan oleh salah satu orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup.

2. permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di luar negeri diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

3. permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:

a. nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;

b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua;

c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua, dan

d. kewarganegaraan anak

4. permohonan pendaftaran dilampiri dengan:

a. fotokopi akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI,

b. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum menikah;

c. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;

d. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;

e. bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan /kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;

f. bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;

g. bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara RI harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk WNA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan

h. bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara RI melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

5. permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir (formulir pendaftaran anak untuk memperoleh kewarganegaraan RI).

6. waktu pemrosesan kurang lebih 4 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI

7. biaya pendaftaran Rp 500.000 (sesuai PP No. 19 Tahun 2007)

8. permohonan pendaftaran anak hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Perwakilan RI paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.

II. Bagi yang telah kehilangan kewarganegaraan RI

Berdasarkan pasal 42 UU No. 12 tahun 2006 ini, WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI dianggap telah melepaskan kewarganegaraan RI. Kepada mereka dan WNI yang telah kehilangan kewargangeraan RI sebelum UU No. 12 tahun 2006 berlaku dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU No. 12 tahun 2006 diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Tata cara pendaftaran:

1. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Perwakilan RI yang terdekat dengan tempat tinggal pemohon;

2. permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:

a. nama lengkap, alamat tempat tinggal pemohon;

b. tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan pemohon;

c. pekerjaan pemohon;

d. jenis kelamin pemohon;

e. status perkawinan pemohon;

f. nama isteri/suami pemohon; dan

g. nama anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

3. permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan:

a. fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang

membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan RI;

b. fotokopi paspor RI, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh

Perwakilan RI yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi WNI;

c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat

talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh

Perwakilan RI bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;

d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum

menikah yang disahkan oleh Perwakilan RI;

e. pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang

dibebankan negara sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas;

f. pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan

kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan RI;

g. daftar riwayat hidup pemohon; dan

h. pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

4. permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir (formulir

permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI)

5. pernyataan sebagaimana disebut dalam butir 3e dan 3f di atas menggunakan bentuk formulir

sebagaimana terlampir.

6. waktu pemrosesan kurang lebih 5 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta

lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI.

7. biaya pendaftaran 500.000 (sesuai PP No. 19 Tahun 2007)

Lampiran I

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia

No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006

Tanggal 26 September 2006

........... ....,.......................

Perihal: Permohonan Pendaftaran Anak

untuk memperoleh Kewarganegaraan RI

Kepada Yth.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

melalui

Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Di

P A R I S

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama lengkap :

2. Alamat tempat tinggal :

3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak :

Nama lengkap :

Jenis kelamin :

Tempat tanggal lahir :

Status perkawinan anak : Belum kawin

Kewarganegaraan anak :

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari :

- Ayah

Nama lengkap :

Tempat tanggal lahir :

Kewarganegaraan :

Alamat tempat tinggal :

- Ibu

Nama lengkap :

Tempat tanggal lahir :

Kewargangeraan :

Alamat tempat tinggal :

Yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/diakui/diangkat 1) oleh :

- Ayah

Nama lengkap

Tempat tanggal lahir

Kewarganegaraan

Alamat tempat tinggal

- Ibu

Nama lengkap

Tempat tanggal lahir

Kewargangeraan

Alamat tempat tinggal

berdasarkan penetapan pengadilan ...2) nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ...;

dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewargangeraan Republik Indonesia bagi

anak tersebut di atas berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan:

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;

2. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;

3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat

yang berwenang atau Perwakilan RI ;

4. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar ;

5. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau

keterangan /kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang atau Perwakilan RI bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;

6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan

oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI bagi anak yang diakui atau yang diangkat;

7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oelh pejabat yang berwenang bagi anak

yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara RI; dan

8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib

memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara RI.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan

terima kasih.

Pemohon,

materai dan tanda tangan

(Nama lengkap)

Catatan:

1) coret yang tidak perlu

2) bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara RI diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang

bertempat tinggal di luar wilayah negara RI diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal anak.

Lampiran IV

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia

No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006

Tanggal 26 September 2006

............,.......................

Perihal: Permohonan memperoleh kembali

Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kepada Yth.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Di

P A R I S

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama lengkap :

2. Alamat tempat tinggal :

3. Tempat dan tanggal lahir :

4. Pekerjaan :

5. Kewarganegaraan :

6. Jenis kelamin :

7. Status Perkawinan :

8. Nama isteri/suami :

9. Nama anak yang belum berusia 18 tahun dan

belum kawin

:

dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik

Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini saya lampirkan:

1. fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang

kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;

2. fotokopi paspor RI, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan RI yang

dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi Warga Negara RI;

3. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau

kutipan akte kematian isteri/suami Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi

Pemohon yang telah kawin atau cerai;

4. fotokopi kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum

kawin yang disahkan oleh Perwakilan RI;

5. pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan RI, Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara RI tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan

kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;

6. pernyataan tertulis dari Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaan asing yang dimilikinya apabila

memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

7. daftar riwayat hidup Pemohon; dan

8. pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Demikian permohonan ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima

kasih.

Hormat saya,

Pemohon

(materai dan tanda tangan)

(Nama lengkap)

Lampiran V

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006

Tanggal 26 September 2006

PERNYATAAN

KESETIAAN TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Alamat di luar negeri :

dengan ini menyatakan bahwa saya akan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing,

mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh

serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara

Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa

tekanan dari pihak manapun.

Paris, ...tanggal penyataan dibuat...

Yang menyatakan,

(materai dan tanda tangan)

(Nama lengkap)

Lampiran VI

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006

Tanggal 26 September 2006

PERNYATAAN

KESEDIAAN MENANGGALKAN KEWARGANEGARAAN ASING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Alamat di luar negeri :

dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia menanggalkan

kewarganegaraan asing yang saya miliki apabila permohonan saya untuk memperoleh kembali

Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006

dikabulkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa

tekanan dari pihak manapun.

Paris, ...tanggal penyataan dibuat...

Yang menyatakan,

(materai dan tanda tangan)

(Nama lengkap)

Visa On Line
Pour les visiteurs  étrangers

Le sous-marin

Les orchidées

Les orchidées d'Indonésie

L'Indonésie est composée de plus de 17 000 îles de taille et de nature très diverses, 6 000 d’entre elles sont habitées. Les plus grandes îles sont Java, Sumatra, Kalimantan (la partie indonésienne de Bornéo), Sulawesi (Célèbes) et l'Irian Jaya (Nouvelle-Guinée occidentale).

Les 17 000 îles sont réparties autour de l’équateur, conférant à l’archipel un climat tropical.

L'archipel indonésien constitue l'une des zones les plus riches du monde en matière de biodiversité. Il s’étend sur 5 120 km entre la péninsule d’Asie du Sud-est et l’Australie, au point de rencontre des océans Indien et Pacifique. La forêt tropicale recèle une faune et une flore remarquables. La température oscille entre 25° et 35°C au niveau de la mer et se rafraichit en altitude  de 2°C tous les trois cent trente mètres.

Saviez-vous qu’il existait en Indonésie plus de 5 000 espèces d'orchidées fleurissant aux quatre coins de l’archipel ?

L’Indonésie recèle un nombre incalculable de variété d’’orchidées toutes plus flamboyantes et originales les unes que les autres. On peut admirer des orchidées différentes dans chaque île et chaque région de l’Indonésie, chaque fleur devant s’adapter à son milieu, il en résulte une collection unique au monde. Le pistil et les étamines sont soudés pour former la colonne. Les feuilles sont souvent très épaisses pour mieux résister à la lumière. Certaines orchidées terrestres ont la particularité de croître au sol.

Lire la suite...